Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Terbaru

Wagub Umi Rohmi Status Kesehatan Baik, Posyandu Keluarga Berhasil

27
×

Wagub Umi Rohmi Status Kesehatan Baik, Posyandu Keluarga Berhasil

Sebarkan artikel ini

Wagub Umi Rohmi : Status Kesehatan Baik, Posyandu Keluarga Berhasil

Relasipublik.com

Example 300x600

Pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik atau ePPGM NTB progress entry nya sudah mencapai 87,5 persen. Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, salah satu ukuran kesehatan masyarakat ini akan baik jika didukung Posyandu Keluarga berkualitas.

“Penting untuk terus monitoring dan evaluasi. Kalau harus turun ke lapangan, lakukan”, tegas Wakil Gubernur saat rapat kerja dengan Dinas Kesehatan di Pendopo Wagub, Selasa (10/08).

Sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga harus tuntas seratus persen namun sejalan dengan kualitas.

Kepala Dinas Kesehatan L Hamzi Fikri menjelaskan, ePPBGM ditargetkan entry data seratus persen pada September tahun ini. Selain sebagai program unggulan, skor Posyandu Keluarga dalam Lomba Inovasi Daerah oleh Litbang Kemendagri tinggi sebagai salah satu dari 35 inovasi yang diusulkan.

“Itulah mengapa peran Posyandu Keluarga sangat penting karena bisa melakukan screening dan temuan kasus lebih awal mulai dari gizi, stunting sampai penyakit menular untuk catatan dan laporan”, jelas Fikri.

Dikes mengapresiasi strategi Wagub yang rajin turun ke lapangan sebagai bahan masukan perbaikan alur perbaikan Posyandu Keluarga. Dikes juga merencanakan membuat Posyandu model yang kriterianya diusulkan sendiri oleh kabupaten/ kota. Kedepannya akan ada penilaian strata dengan bintang satu sampai empat dalam hal alur pelayanan. Misalnya, jumlah kader tidak harus maksimal delapan sebagai standar pelayanan.

Dari 7.573 Posyandu, 5.493 diantaranya telah berstatus Posyandu Keluarga. Secara rata rata hampir semua kabupaten/ kota melampaui target limapuluh persen. Tinggal kota Mataram (40, 6) dan Loteng (40, 36).

“Kendalanya macam macam sampai alasan terhenti karena PPKM tapi itulah tantangannya agar di masa pandemi indeks kesehatan tetap terjaga”, kata Fikri. (Rhmn NTB )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *